Risma : Kalau Masih Ngeyel ya Hukum Bicara

jpnn.com - SURABAYA - Pengamanan di lokalisasi Dolly-Jarak lebih longgar kemarin. Tak begitu banyak polisi yang berjaga atau patroli di sekitar lokalisasi itu. Polisi berseragam hanya terlihat berjaga di kantor kelurahan Putat Jaya dan Koramil Sawahan.

Polisi memang masih terus memantau situasi yang berkembang. Tapi, mereka lebih mengedepankan langkah preventif atau pendekatan terlebih dahulu.
    
Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta mengungkapkan langkah preventif itu memang lebih diutamakan. Hal itu juga sejalan dengan upaya pemkot untuk menutup secara bertahap. Mulai dari deklarasi penutupan, pemberian kompensasi berupa dana, baru setelah itu menindakan.

"Kami preventif dulu. Ada peralihan psikologis di sana," ujar dia saat ditemui di lokasi pemberian kompensasi di Koramil Sawahan.
    
Dia menyebutkan bila proses pemberian ganti rugi itu telah selesai tak menutup kemungkinan akan ada penegakan undang-undang perdagangan manusia. "Sekali lagi kami melihat situasi yang berkembang," tegas Setija.
    
Sementara itu, Polda Jatim belum berencana menarik pasukan meski deklarasi penutupan Dolly sudah selesai dilakukan. Korps Bhayangkara itu justru menyiapkan langkah tegas jika ada pun yang membuat kisruh di tempat tersebut.

"Kalau sampai memblokade jalan, akan dibuka paksa," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Awi Setiyono.

Menurut dia, usai deklarasi polisi mengeluarkan imbauan agar semua warga baik yang pro maupun kontra, bersikap tertib. Menurut dia, jika himbauan itu tak diindahkan, maka akan ada maklumat Kapolda. Maklumat itu isinya, larangan, perintah, dan sanksi.
    
Bukan hanya itu, polisi juga akan menggiatkan razia pengunjung lokalisasi dan melakukan penggeledahan secara ketat. Hal itu untuk mencari kemungkinan adanya tindak pidana human trafficking di dalam lokalisasi. "Kalau memang ada unsur pidananya, langsung diproses. Kalau persuasive terus, nanti tak ada efek jeranya," terang Awi.
    
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kemarin juga menyatakan akan menempuh jalur hukum bila masih ada yang nekat membuka praktik prostitusi di kawasan itu. Namun lima hari ke depan pihaknya akan memfokuskan pencairan kompensasi untuk PSK lebih dahulu.

"Kalau masih ngeyel, ya hukum yang bicara. Polisi nanti akan turun tangan. Kami juga minta pelanggar trafficking ditindak tegas," terang  Risma di ruang kerjanya, kemarin.
    
Dia mengatakan memasuki puasa nanti, para petugas akan masuk mencopoti semua atribut-atribut yang terpasang yang menandakan permukiman tadi lokalisasi. Karenanya, kawasan itu akan segera bersih.

Bila semua persoalan tersebut tuntas, pemkot akan memulihkan trauma yang dihadapi anak-anak yang terdampak akibat praktik prostitusi. Banyak psikolog akan dilibatkan untuk pemulihan.
    
Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengungkapkan saat ini memang belum akan ada razia khusus di lokalisasi Dolly-Jarak. Razia untuk mencari para pelanggar perda nomor 7/1999 itu baru akan digencarkan usai Lebaran tahun ini. "Kami selesaikan dulu proses pemberian dana stimulan untuk PSK dan mucikari terlebih dahulu," ujarnya.
    
Pada bulan Ramadan, semua pelatihan juga akan digeber lagi untuk para PSK dan mucikari. Jadi, pelatihan itu tak sebatas pra deklarasi penutupan. tapi, pasca penutupan pelatihan untuk memudahkan pekerja lokalisasi bisa beralih profesi. (ano/shy/eko/jun/git/kim)