Risma: Sekarang Ini Saya Ngemis ke Pak Gubernur
Kamis, 01 Desember 2016 – 13:50 WIB

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: dok.JPG
jpnn.com - SURABAYA-- APBD 2017 untuk Jatim masih menyisahkan ganjalan meski sudah digedok kemarin.
Salah satunya anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang dianggap menyalahi aturan.
Pemkot masih memasukkan anggaran Rp 180 miliar untuk SMA/SMK. Padahal, SMA/SMK beralih ke provinsi per 1 Januari mendatang.
Anggota komisi D Reni Astuti sampai melakukan interupsi dalam rapat paripurna kemarin.
Dia mengingatkan pemkot bahwa anggaran tersebut tidak memiliki cantolan hukum.
Bila dipaksakan, anggaran itu tidak bisa dicairkan.
"Ujung-ujungnnya, SMA/SMK malah tidak bisa gratis," ujar politikus PKS tersebut.
Dalam interupsinya, Reni menawarkan opsi bantuan keuangan kepada provinsi.
SURABAYA-- APBD 2017 untuk Jatim masih menyisahkan ganjalan meski sudah digedok kemarin. Salah satunya anggaran bantuan operasional pendidikan daerah
BERITA TERKAIT
- Tes PPPK Tahap 2 Mataram Ditunda, Ini Penyebabnya
- Motif Penyiraman Air Keras terhadap Bagus di Palembang Terungkap, Oalah
- Eks PJ Wali Kota Pekanbaru dan 2 Anak Buahnya Akui Terima Gratifikasi Miliaran Rupiah
- 6 Bulan Buron, 2 Begal di Banyuasin Akhirnya Ditangkap
- 45 PMI Dipulangkan dari Malaysia Melalui Pelabuhan Dumai, Ada yang Sakit Kulit
- Eks Pj Wali Kota, Sekda, dan Kabag Umum Pekanbaru Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi