Rita Widyasari Tersangka, Tetap Jalankan Tugas sebagai Kada
jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan belum akan menonaktifkan Rita Widyasari dari jabatannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara.
Alasannya, meski Rita telah berstatus tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan. Rita hingga kini masih bebas. Karena itu dinilai masih dapat menjalankan tugas.
"Jadi karena bukan OTT sehingga proses hukum harus diikuti, asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (27/9).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, status jabatan Rita akan ditentukan kemudian, menunggu perkembangan proses hukum selanjutnya.
"Kemendagri masih menunggu pengembangan pemeriksaan dulu dari KPK. Setelah itu baru kami akan putuskan," pungkas Tjahjo.
Berbeda dengan kepala daerah lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) , Kemendagri terpaksa segera menunjuk wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas, karena dipastikan yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan tugas dengan baik karena menjalani masa tahanan.
Dalam Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23/2014 tentang Pemda disebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
Pada Pasal 2 disebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana pada ayat 1 diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. (gir/jpnn)
Meski Rita Widyasari telah berstatus tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Kenang Sosok Tjahjo Kumolo, Puan: Anak Saya Panggil Beliau Eyang
- SE Terbaru MenPAN-RB Bikin Lega PNS dan PPPK, Nih Penjelasannya
- Tjahjo Kumolo Batuk-Batuk Lantaran 3 Vitamin Ini, Anggota DPR Sempat Tegang Lalu Tertawa
- Berita Terbaru soal Pembubaran Lembaga: Pengalihan PNS Harus Cepat
- Penjelasan Menpan-RB Terkait Kabar Ada Pemecatan PNS Dalam Proses Reformasi Birokrasi
- Formasi 700 Ribu Guru Akan Diisi PPPK, Simak Penjelasan Pak Tjahjo