Riza Tegaskan Biaya Pembangunan di DKI Jakarta Lebih Mahal Dibandingkan IKN

jpnn.com, JAKARTA - Biaya pembangunan untuk perbaikan daya dukung di DKI Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan dengan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Biayanya jauh lebih mahal karena Jakarta sudah jadi kota, tentu pembangunan di sini jauh lebih mahal," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/7).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa harga material di Jakarta juga lebih mahal.
Dengan begitu, lanjut dia, pembangunan sarana dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung hingga kawasan industri, juga dipastikan lebih mahal di kawasan Jakarta dan sekitarnya.
"Semua ada satuannya, harganya bisa dilihat. Berapa harga satuan di Jakarta dan di Kalimantan, plus-minus tentunya," kata Riza.
Sebelumnya, Basuki menyatakan merenovasi kondisi DKI Jakarta diperkirakan akan menghabiskan lebih banyak biaya daripada pembangunan di ibu kota baru.
"Jadi, daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau kita bikin baru," kata Basuki di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7).
Dia mengatakan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bisa dimulai pada Agustus 2022. (antara/jpnn)
Riza Patria menegaskan biaya pembangunan di DKI Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan pembangunan IKN di Kaltim.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- 6 Bank Pelopor Ditargetkan Beroperasi di IKN pada 2026
- Erdogan Bakal Ikut Membangun IKN, Janjinya Tidak Main-Main
- Anggota DPR Ini Ingin Pembangunan IKN Jalan Terus
- Kepala Otorita IKN Ungkap Angka Efisiensi Anggaran, Nilainya Sebegini
- Siapa Bilang IKN Mangkrak? Maret, Seluruh Anak Buah Pak Bas Sudah di Sana
- Demi Program Kesejahteraan Rakyat, Legislator PKB Setuju Pembangunan IKN Ditunda