Rizal Calvary: Timah butuh Benchmark dengan Single Market
"Kita perlu menegakan Permen Kemendag No 32 tahun 2013. Saya kira di sana klir, bursa cukup satu saja untuk mengangkat competitiveness timah kita," tutupnya.
Sebelumnya, Pengamat perdagangan Asia Tenggara, Abi Rekso mengungkapkan, semakin tertekan dengan terbaginya bursa perdagangan timah di Indonesia. Pada akhir 2019 Mendag Enggar membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan No.32/M-DAG/Per/6/2013 tentang Ekspor Timah. Dimana hal itu berkonsekuensi menjadikan dualisme bursa Timah Indonesia
Ketika terjadi bipolar perdagangan timah di Indonesia, maka banyak pembeli yang merasa bingung atas kebijakan tersebut. Di waktu yang sama pembeli timah Indonesia, kian beralih ke pasar perdagangan timah Singapura.
Abi merekomendasikan pemerintahan Jokowi untuk memperhatikan upaya pemulihan harga timah. Jika tidak ingin harga timah Indonesia terus merosot dalam pasar global.
"Presiden Jokowi, perlu meninjau kembali kebijakan dua bursa perdagangan timah di Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan No.32/M-DAG/Per/6/ 2013 tentang Ekspor Timah perlu dijalankan kembali. Karena dengan itu, harga timah Indonesia bisa kembali pulih karena menguatnya keyakinan pasar pembeli timah," tutupnya. (dil/jpnn)
Pemerintah diminta untuk mengkaji keputusan Menteri Perdagangan pada tahun 2019 terkait izin melantainya komiditas timah di Jakarta Foreign Exchange
Redaktur & Reporter : Adil
- Ikata UPN Veteran Bakal Layangkan Rekomendasi soal Tata Kelola Minerba kepada Prabowo
- PraxiSurvey Sebut Ada Kesenjangan Narasi Terkait Program Hilirisasi di Indonesia
- Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan 5 IUP Bermasalah
- Timah Sederhana
- Komitmen Pemerintah soal Hilirisasi Mineral Dinilai Masih Tanda Tanya
- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sultra Sambangi Kantor Ditjen Minerba ESDM