Rizal Ramli: Gus Dur Jatuh, Hal Itu Tidak Berlanjut Lagi sampai Sekarang
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mengatakan konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat.
Karena itu, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang karib disapa RR ini menuding bahwa apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor.
“Jadi, ini tidak adil dan tidak benar,” kata Rizal dalam webinar Ngopi Bareng RR Edisi V bertajuk “Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?”, Jumat (4/9).
Menurut Rizal Ramli, solusinya tidak terlalu sulit bila pemerintah betul-betul mengakui tanah adat, rakyat dan masyarakat, baik yang sudah punya sertifikat atau hanya girik atau batasan-batasan yang ditentukan adat.
Rizal Ramli bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur.
Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat maka yang harus dibela adalah masyarakat.
Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah.
“Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar maka kami berupaya membela rakyat,” cerita Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengatakan pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mengurangi beban utang luar negeri.
- BNI Usul Pembentukan Panitia Kreditor Seusai Sritex Pailit
- Pemutihan Utang UMKM Dinilai Bisa Menurunkan Angka Kemiskinan, Asalkan
- Kadin Indonesia Sebut Penghapusan Utang Nelayan, Petani, dan UMKM Berdampak Positif
- Penempatan Sri Mulyani Dinilai Ada Kaitannya dengan Bunga Utang yang Makin Bengkak
- Anak Perusahaan Grup Bakrie Diberi Waktu 7 Hari untuk Negosiasi Pembayaran Utang Rp 7,8 Triliun
- IKADIN: UU Ketinggalan Zaman, Penagihan Utang Berbau Otoriter