Rizal Ramli: Pemerintah tak Punya Strategi

Rizal yang dinobatkan calon presiden alternatif versi The President Centre ini menjelaskan, lompatan harga yang kini terjadi juga dipicu bisnis pangan Indonesia diatur dengan sistem kuota yang tidak transparan dan kompetitif. Pada praktiknya, pembagian kuota impor ini juga terjadi karena pat-gulipat pejabat dengan pengusaha. Ini jadi sumber pendapatan pejabat dan untuk kepentingan politik.

"Akibatnya negara dirugikan karena tidak memperoleh penerimaan yang semestinya. Sedangkan rakyat paksa harus membayar harga pangan lebih mahal daripada harga di luar negeri," ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Urusan Logisitik (Bulog) juga mengritisi kebijakan pengendalian pasok (demand management) yang selama ini diterapkan pemerintah terbukti tidak efektif.

Saran dia, sebaiknya digantikan dengan sistem pengendalian pasokan (supplay management). Selain itu, pemerintah harus all out memberikan insentif untuk menaikkan produksi.

Terkait dengan itu, selaku Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP), Rizal meminta Menteri Perdagangan untuk mengumumkan secara transaparan para penerima kuota impor, besarnya kuota yang diterima, dan keuntungan yang mereka peroleh yang selama ini mereka jadikan bancakan dengan para pejabat dan para politisi.