Rizal Ramli Tuding Menkeu Berkonspirasi Menggerogoti Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menkomaritim Rizal Ramli menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan persekongkolan jahat untuk menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo. Usaha menghancurkan citra Jokowi dilakukan lewat revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Saya juga bingung, kadang-kadang prihatin. Apakah presiden mengerti atau enggak? Ini upaya dengan sengaja menggerogoti elektabilitas Pak Jokowi. Pak Jokowi mengerti atau enggak menterinya sedang berupaya mendongkel dia, mengurangi elektabilitas dia," ungkap Rizal.
Mengapa Rizal yakin melibatkan menteri? Alasannya, pasal yang membebani masyarakat dengan iuran tambahan atas lebih dari 60 ribu transaksi selain pajak dalam draf revisi itu merupakan usulan pemerintah.
Untuk memuluskan agenda menggerus elektabilitas Jokowi, lanjut Rizal Ramli, sang menteri "menyogok" DPR RI dengan anggaran pembangunan gedung baru senilai lebih dari Rp 5,7 triliun.
"Saya tidak mau suudzon. Menteri keuangan kita sudah menyepakati gedung DPR Rp 5,7 triliun di APBN 2018, itulah penjelasannya mengapa partai-partai diam. Dengan gedung DPR baru, mereka tidak peduli rakyat akan dibebani oleh berbagai iuran," sesal dia
Tidak cuma mengkritik, Rizal kemudian memberi jalan keluar. Ketimbang terus "memeras" rakyat, dia menyebut ada cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Yaitu dengan membuat RUU PNPB lebih fokus pada sumber daya alam. Artinya, PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan banyak lagi.
"Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis," terang Rizal.
Mantan Menkomaritim Rizal Ramli kembali melontarkan tudingan bombastis ke arah anggota Kabinet Kerja
- Prabowo Terbuka Bila Jokowi Masuk Gerindra, tetapi Tak Mau Memaksa
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya
- Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh, Begini Harapannya
- Soal Wacana Aksi 20 Oktober, Pengamat: Masyarakat Sebaiknya Bisa Menghargai Karya Jokowi
- Jokowi Bakal Meresmikan Istana Negara di IKN
- Dirjen IKP Sebut Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi