Rizal Sarankan KPK Bekukan Rekening Petinggi Adhi Karya

Setelah kontrak antara Kemenpora dengan KSO AW selesai dan dana telah dibayar oleh negara, konsorsium BUMN itu langsung membayar PT DCL sebesar Rp100 miliar untuk melaksanakan proyek. Tanda tangan kontrak antara pemerintah dengan KSO AW pun bermasalah dan tergesa-gesa. Sebab Rp 500 miliar dari total kontrak Rp1,2 triliun ternyata belum disetujui Komisi X DPR.

Namun Ketua Komisi X DPR, Mahyudin menandatanganinya. Lalu di tengah keganjilan itu, sambung Rizal, Kementerian Keuangan yang dalam proses pencairan biasanya sangat ketat, dalam hal dana Hambalang terkesan begitu lengah.

Oleh karena dugaan mark up yang dinilainya sangat tinggi di proyek Hambalang, Rizal mengingatkan KPK untuk menelusuri lebih jauh keterlibatan Teuku Bagus dan Mahfud.

 

“Saya tak pernah dengar KPK bicara soal Teuku Bagus dan Mahfud Suroso, yang oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan telah melakukan mark-up yang lebih tinggi dari batas langit. Mereka ini juga harus diusut," pungkas Rizal.(flo/jpnn)