Rizal Ungkap Pembiayaan IKN Baru Berpotensi Tabrak UU dan Sulitkan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh nasional Rizal Ramli menyebut pemerintah bakal sulit mencari dana untuk pembiayaan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Misalnya, kata dia, saat pemerintah berencana mengalihkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang terbentur undang-undang.

"Itu melanggar, loh, dana PEN hanya kaitannya untuk Covid-19," kata Rizal seperti dilihat JPNN.com di akun YouTube Karni Ilyas Club, Selasa (1/2).

Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan bahwa cara lain mencari biaya pembangunan IKN berpotensi mencekik rakyat.

Pemerintah bisa saja menaikkan beberapa tarif, seperti listrik, BBM, pajak, hingga BPJS.

Kemudian dana tersebut dipakai untuk membangun IKN.

"Cuma pemerintah yang begini yang tidak bertanggung jawab. Tugas dia membuat rakyat Indonesia cerdas dan sejahtera," beber Rizal.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan seharusnya pemerintah bisa sadar diri menyikapi rencana pembangunan IKN ketika tidak memiliki anggaran.