RJ Lino Bersikukuh Tak Bersalah, Anggota Pansus Pelindo: Tunggu Dulu

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, RJ Lino yang kembali diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan mobile crane lagi-lagi menganggap tak ada masalah di perusahaan yang dia pimpin.

"Saya kira proses biasa, ditanya saya jawab terkait pengadaan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang khusus," kata Lino usai diperiksa sekitar lima jam di Bareskrim Senin (30/11).

Lino mengatakan, dirinya selalu datang jika dipanggil. Kalaupun tidak bisa datang dia selalu memberi kabar mengapa tidak bisa datang.

"Semua proses yang kita adakan itu sesuai dengan proses governance yang sudah kita kerjakan, tidak ada yang kita langgar," tegasnya.

Intinya, masih kata Lino, tidak ada satu pun hal-hal yang menyalahi aturan dan peraturan yang dia langgar. "Yang kita lakukan semua itu sesuai good governance yang harus kita kerjakan, kita tak ada yang langgar," katanya untuk kali ketiga.

Pernyataan RJ Lino itu memicu anggota Pansus Pelindo II DPR, Sukur Nababan untuk berkomentar. Menurut Sukur, dugaan korupsi pengadaan mobile crane biarlah menjadi urusan penegak hukum.

Pansus DPR ujarnya, mendalami kontrak kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding dalam pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta apabila dilanjutkan hingga 2038 berpotensi rugikan negara mencapai Rp20-30 triliun.

"Perjanjian perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dan HPH jelas melanggar UU. Kontrak itu diteken sepihak tanpa persetujuan Pemerintah padahal disyaratkan UU," kata Sukur Nababan, Senin (30/11).