RJ Lino Diperiksa, IPW Minta Jokowi Tak Intervensi Polri

jpnn.com - JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri siang ini akan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino dalam kaitan dugaan korupsi di BUMN yang mengelola jasa angkutan pelayaran. Sebagai sebuah proses hukum, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan apresiasi atas kerja keras Polri ini.

Masalahnya menurut Neta, RJ Lino sudah dua kali dipanggil Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Jika pada Senin 9 Nov ini Lino kembali tidak memenuhi panggilan, maka Polri harus segera melakukan penjemputan dan pemanggilan paksa terhadap RJ Lino.

"IPW berharap RJ Lino berjiwa besar untuk hadir dan memenuhi proses pemeriksaan," kata Neta S Pane, Senin (10/11).

Sebelumnya lanjut Neta, pada 13 Oktober 2015 lalu, kepada sejumlah media massa RJ Lino mengatakan "Saya Di-Support di Mana-mana, Akhirnya Polisi Itu yang Diganti, Bukan Saya".

"IPW menilai ucapan ini bernuansa arogansi yang melecehkan Polri, yang tengah berusaha keras menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Pelindo II. IPW sangat menyayangkan pernyataan Lino ini dan pernyataan itu merupakan sebuah pembunuhan karakter terhadap institusi Polri maupun pihak yang dituding sebagai "polisi itu yang diganti"," ujarnya.

Untuk itu Neta mendesak Polri harus segera menuntaskan kasus tersebut agar Polri tidak dilecehkan dan dituduh mengada-ada atau sekadar melakukan rekayasa kasus. Dugaan korupsi di Pelindo II diusut Polri adalah atas pengaduan masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi Polri untuk menghentikan kasus ini.

Neta berharap Polri segera menemukan dua alat bukti dalam kasus korupsi di Pelindo II, terutama yang menyangkut RJ Lino, sehingga Polri bisa segera menahan Dirut Pelindo II itu.

"IPW berharap para elit di pemerintah Presiden Jokowi tidak lagi mengintervensi Polri, terutama jika Polri menahan RJ Lino agar kasus korupsi di Pelindo II ini bisa segera dituntaskan Bareskrim Polri," pungkasnya.(fas/jpnn)