JPNN.com 
RJ Lino Minta BPK Hitung Keuntungan Negara dalam Pengadaan QCC
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino atau biasa dikenal dengan RJ Lino, mempersoalkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) 2021.
KPK menduga kerugian negara terkait pemeliharaaan QCC mencapai USD 22.828,94. Sementara, untuk pembangunan dan pengiriman barang tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian negara.
Meski begitu, RJ Lino mengaku memberikan keuntungan negara dengan menunjuk langsung perusahaan karena harga crane menjadi lebih murah.
Dia juga memberikan saran kepada BPK untuk menghitung keuntungan negara.
"Jadi kalau hitung kerugian negara, juga harus hitung keuntungan negara," kata RJ Lino, Senin (29/3).
Lino juga menjelaskan bahwa penunjukkan langsung yang dilakukannya terhadap HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd, (HDHM) didasari oleh Surat Keputusan (SK) dari Menteri BUMN.
"Ada SK Menteri BUMN tahun 2008 kalau alat itu di pelabuhan bisa tunjuk langsung. Kalau katanya emergency, prosesnya bisa tunjuk langsung. Kalau lelang lebih dari dua kali bisa tunjuk langsung," ujarnya.
Dia mengaku telah melakukan lelang sebanyak sembilan kali dalam pengadaan QCC ini.
RJ Lino mengaku memberikan keuntungan negara dengan menunjuk langsung perusahaan karena harga crane menjadi lebih murah.
- Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden, KPK Panggil Dirut Anomali Lumbung Teddy Munawar
- KPK Menyita 44 Aset dan Ratusan Miliar terkait Kasus Korupsi di LPEI
- KPK Dalami Keterlibatan Shanty Alda dalam Kasus Suap dan TPPU Abdul Gani Kasuba
- Gelar Aksi di KPK, BNAK Soroti Soal Gaya Hidup Mewah Dua Petinggi Kejagung Ini
- KPK Memburu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Wahai Paman Birin, di Mana Kau?
- Kasus Korupsi Jalan Tol Trans-Sumatera, KPK Panggil eks Bos PT Hutama Karya
.jpeg)
