RJ Lino Minta BPK Hitung Keuntungan Negara dalam Pengadaan QCC

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino atau biasa dikenal dengan RJ Lino, mempersoalkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) 2021.

KPK menduga kerugian negara terkait pemeliharaaan QCC mencapai USD 22.828,94. Sementara, untuk pembangunan dan pengiriman barang tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian negara.

Meski begitu, RJ Lino mengaku memberikan keuntungan negara dengan menunjuk langsung perusahaan karena harga crane menjadi lebih murah.

Dia juga memberikan saran kepada BPK untuk menghitung keuntungan negara.

"Jadi kalau hitung kerugian negara, juga harus hitung keuntungan negara," kata RJ Lino, Senin (29/3).

Lino juga menjelaskan bahwa penunjukkan langsung yang dilakukannya terhadap HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd, (HDHM) didasari oleh Surat Keputusan (SK) dari Menteri BUMN.

"Ada SK Menteri BUMN tahun 2008 kalau alat itu di pelabuhan bisa tunjuk langsung. Kalau katanya emergency, prosesnya bisa tunjuk langsung. Kalau lelang lebih dari dua kali bisa tunjuk langsung," ujarnya.

Dia mengaku telah melakukan lelang sebanyak sembilan kali dalam pengadaan QCC ini.