RJ Lino Tak Setuju Kemenhub jadi Otoritas Pelabuhan

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino tak setuju dengan ide Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, yang berkeinginan menjadikan Kementerian Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan.

Ide tersebut diputuskan sebagai upaya untuk menekan waktu tunggu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Saya enggak setuju (Kemenhub jadi otoritas pelabuhan), karena Kemenhub itu kan enggak punya orang," ujar Lino saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/8).

Lino berpendapat, proses bongkar muat barang dan penyelesaian dokumen merupakan dua hal yang berbeda. Menurut dia, pihak yang cocok untuk menyelesaikan masalah dwelling time adalah Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Ditjen Bea Cukai yang cocok untuk selesaikan masalah dwelling time. Mereka yang koordinasi semua kementerian. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Itu mereka yang kontrol, bukan Kementerian Perhubungan," tandas Lino. (chi/jpnn)