RKPD 2019 Harus Akomodir Visi Misi Gubernur Terpilih

jpnn.com, PONTIANAK - Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalbar Tahun 2019 seharusnya memang mengakomodir misi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sutarmidji - Ria Norsan. Sehingga janji-janji saat kampanye bisa direalisasikan.

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Sabran Achyar menyebutkan, persoalan pembentukan RKPD Kalbar Tahun 2019 mirip dengan yang telah terjadi di DKI Jakarta. Evaluasi RKPD perlu dilakukan pemerintah provinsi bersinergi dengan tim sukses pasangan terpilih yakni koalisi partai politik.

“Apalagi parpol pendukung pasangan Sutarmidji-Ria Norsan ini cukup signifikan di DPRD Kalbar,” ujarnya ketika dihubungi Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).

Sehingga capaian-capaian pembangunan di Kalbar dapat dilakukan. “Kalau memungkinkan aturan hukum menjamin saya kira perlu dievaluasi," lugas Sabran.

Sebelumnya memang Pemprov Kalbar bersama legislatif membahas Rancangan Anggaran Pendaftaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Pembahasan tersebut sebelum diketahui siapa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Yaitu mengambil visi misi kandidat dari KPU Kalbar.

"Sudah kita ambil dan sudah kita masukkan semua tinggal kita menunggu hasil, ternyata yang terpilih Pak Midji dan Pak Norsan, artinya yang nomor tiga kita masukan yang duanya kita gugurkan," terang Sekda Kalbar M Zeet Hamdy M Zeet, Rabu (27/7) lalu.

Untuk menyelaraskan rancangan ini, Pemprov sudah mengajak DPRD dan telah menyurati Gubernur terpilih untuk meminta kesempatan persentasi. Karena dirinya tidak menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak menyetujui RAPBD itu.

"Senang tidak senang itu lah visi misi yang harus kita kawal bersama. Dan kita berkomitmen untuk itu," ujarnya.