JPNN.com 
RKUHP yang Disahkan DPR Tak Sesuai HAM? Albert Bilang Begini
jpnn.com - JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12) kemarin, dinilai segelintir kalangan tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).
Menanggapi hal tersebut Juru bicara RKUHP Albert Aries membantahnya.
Albert menyebut pandangan yang mengatakan RKUHP tak sesuai dengan HAM sama sekali tidak tepat.
"Tidak benar jika dikatakan KUHP Indonesia tidak sesuai dengan hak asasi manusia," ujr Albert dalam keterangannya, Kamis (8/12).
Albert lantas mengemukakan alasan dari pernyataannya.
Antara lain, politik hukum yang terkandung dalam RKUHP bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
"Kami tentu menghormati concern PBB terhadap isu-isu terkait masalah kesetaraan, privasi, kebebasan beragama dan jurnalisme," ucapnya.
Albert juga mengatakan pasal-pasal dalam RKUHP sangaat memerhatikan keseimbangan antara hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia.
RKUHP yang baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR tak sesuai HAM? Albert bilang begini.
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Prabowo Berikan Amnesti ke 44 Ribu Narapidana, Ada Tahanan Politik hingga Narkotika
- Jenderal Sigit Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun
- Sambut Hari HAM, Legislator DPR Singgung Pelanggaran Berat yang Belum Selesai dari 1965
- Ramses Nilai Rencana Bangun Universitas HAM Sangat Tepat di Indonesia
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
