Road Map Reformasi Birokrasi Ditetapkan Jadi Perpres

Mantan ketua Komisi II DPR RI ini lagi-lagi menegaskan reformasi birokrasi tidak sama dan tidak identik dengan remunerasi. “Disorientasi inilah yangharus kita luruskan. Dalam reformasi birokrasi, kita harus melaksanakan 10 program secara terpadu, sistematis, berencana dan berkelanjutan,” ujarnya.   

Ditambahkan, seluruh proses tahapan dan langkah-langkah perubahand alam reformasi birokrasi dilakukan melalui penilaian yang komprehensif,objektif dan akuntabel.

Dia mencontohkan Amerika Serikat melaksanakan reformasi tahun 1883, diawali dengan reformasi administrasi dan kepegawaian. Di mana untuk kali pertama diterapkan sistem merit dan pembentukan komisi kepegawaian (The Pendleton Act 1883). Dalam kurun waktu 1883 – 1993, Amerika Serikat telah melakukan 13 kali reformasi dan sembilan kali membentuk komisi reformasi.

Sementara Australia, mulai melakukan reformasi birokrasi sejak 35 tahun yang lalu. Untuk Indonesia, lanjut Mangindaan, reformasi dimulai pada 1998. Sepanjang 10 tahun lalu, reformasi gelombang I, masih dilaksanakan secara parsial melalui berbagai terobosan, inovasi dan best practices, yang belum menyentuh aspek makro. Selain itu juga belum dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan terpadu secara nasional.(esy/jpnn)