Road Safety Sebagai Formula Tekan Angka Kecelakaan

jpnn.com, JAKARTA - Bicara masalah zero accident, banyak cara untuk mewujudkannya namun juga banyak rangkaian yang harus dilakukan. Pastinya, ini sangat berdekatan dengan road safety, di mana banyak aturan hukum yang menjadi dasar untuk bisa menurunkan angka kecelakaan.

Sayangnya, seringkali hukum dipahami sebagai kewenangan, ancaman, boleh atau tidak boleh. Padahal hukum adalah simbol peradaban yang merupakan produk politik sebagai kesepakatan bersama untuk menata keteraturan sosial.

Seperti diketahui, road safety merupakan gerakan moral atas kepekaan kepedulian dan tanggung jawab akan kemanusiaan. Agar mampu bertahan hidup produktif dan tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya.

"Berlalu lintas merupakan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Standar dalam pergerakan tersebut adalah ada standar ideal waktu tempuh dengan jarak tempuh. Tentu ada standar kecepatannya. Standar kecepatan minimal maupun maksimal ini yang perlu diatur," ujar Dir Kamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Chrysnanda DL.

Menurutnya, cara mengaturnya diperlukan model yang diatur dalam road safety management yang mampu mencakup: manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan manajemen kontijensi. Proses memanajemen lalu lintas di atur dalam safer road safer, vehicle safer road users dan post crash care.

Inti dari management tersebut adalah terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas dan terwujudnya pelayanan prima di bidang LLAJ.

Peraturan Bukanlah Beban yang Ditakuti

Dalam implementasi di lapangan ada pajak, asuransi, sistem uji sim, penegakkan hukum dan sebagainya. Semua itu merupakan bagian pendukung tercapainya tujuan road safety, termasuk sistem-sistem perpanjanganya sistem uji dan berbagai kontrol lainya.