Rocky Gerung: Oposisi Itu Setara Perdana Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung heran dengan anggapan elite politik Indonesia yang menilai rendah martabat oposisi. Dari situ, elite terkesan berebut tempat untuk memasukkan partainya ke barisan koalisi pemerintahan.
"Itu masalahnya. Sebab, orang merasa beroposisi itu nomor dua, padahal oposisi itu setara dengan perdana menteri kalau di luar negeri," kata Rocky ditemui ditemui di Padepokan Pencak Silat, Jalan Raya TMII, Jakarta Timur, Jumat (2/8).
Rocky mengatakan, elite politik juga memunculkan kesan pilihan menjadi oposisi ialah opsi yang menakutkan. Sebab, pilihan menjadi oposisi ialah pihak yang kalah dalam kontestasi politik.
"Jadi seolah-olah orang takut untuk beroposisi, karena dianggap sebagai pecundang, dianggap sebagai orang kalah yang mencari gara-gara," ucap dia.
BACA JUGA: Rocky Gerung Mengaku Jengkel Dibohongi Ratna Sarumpaet
Rocky pun menyinggung tentang persatuan negara di tengah iklim demokrasi. Demokrasi kuat jika didalamnya terdapat perbedaan pendapat antar sesama anak bangsa. "Demokrasi memerlukan kemampuan mengolah perbedaan," tutur dia.
Hingga saat ini, baru satu partai yang setidaknya mengirim sinyal kuat menjadi oposisi bagi pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua memimpin Indonesia, yakni Partai Keadilan Sejahtera.
Tiga partai lain yang digadang-gadang menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi, justru tampak gamang yakni Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ketiga partai belum memberi pernyataan tegas menjadi oposisi atau bergabung ke barisan partai pendukung pemerintahan. (mg10/jpnn)
Pengamat politik Rocky Gerung heran dengan anggapan elite politik Indonesia yang menilai rendah martabat oposisi
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Chandra Singgung Kejahatan Terorganisasi
- Jaga Demokrasi, 60 Universitas Jerman Angkat Kaki dari X
- Kedekatan Anies-Ahok Simbol Perlawanan ke Pemerintah hingga Sinyal Oposisi
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia