Rombak Pengelolaan Migas untuk Berantas Jaringan Mafia

JAKARTA - Wacana pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia migas pada pemerintahan baru terus mengemuka. Sejumlah kalangan menilai langkah itu tak akan efektif menghadapi oknum-oknum yang mengatur industri migas.
       
Mantan Deputi Keuangan SKK Migas Akhmad Syakhoza menilai, satgas bukanlah langkah yang tepat untuk memerangi jaringan mafia migas. Sebab, komplotan tersebut boleh dikata bekerja dalam ranah legal. Dengan kata lain, tak mudah memerangi mafia dengan sistem kelola migas saat ini.
       
"Kalau menghadapi mafia migas, langkahnya bisa dimulai dari kebijakan seperti undang-undang. Jadi jangan kaget kalau sebenarnya kerja mereka itu legal. Sebab, tata kelola migas saat ini memang rawan terhadap kebocoran-kebocoran dana APBN," ujarnya di Jakarta kemarin (14/9).
    
Karena itu, lanjut dia, pemerintah seharusnya membenahi tata kelola migas untuk mempersempit ruang gerak mafia. Dengan begitu, jaringan mafia bakal menghilang dengan sendirinya. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menyoroti ada tiga hal utama dalam perubahan tata kelola migas.
    
Yang pertama tentu undang-undang. Misalnya terkait kepemilikan sumber daya migas. Menurut dia, banyak perusahaan migas memperoleh dana dari bank dengan jaminan cadangan yang dikelola.

"Padahal, sumber kekayaan itu milik negara. Aspek itu harus ditegaskan dalam undang-undang supaya tahu bahwa pemerintah itu dalam posisi lebih tinggi daripada perusahaan," ungkapnya.
    
Poin kedua, lanjut dia, adalah tentang proses di bisnis migas. Kata dia, transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis migas masih belum maksimal, sehingga pengawasan terhadap penyelewengan produk minyak di Indonesia masih lemah.
    
"Contohnya pengukuran produksi. Yang diukur hanyalah tangki timbun yang menerima minyak dari perusahaan. Sedangkan output dari lapangan migas milik perusahaan tidak ada. Kalau ada kan pemerintah bisa mengawasi. Apakah ada selisih antara yang diproduksi di lapangan dan yang diterima pemerintah," ujarnya.
    
Terakhir, mindset pengelolaan migas masih salah. Menurutnya, pemerintah saat ini seringkali berpikir pragmatis. Karena itu, banyak anggaran pemerintah di sektor energi yang bocor. Dalam hal ini, dia menyoroti kebijakan subsidi BBM yang justru merugikan rakyat.
       
"Pemerintah sepertinya sangat mudah mengeluarkan anggaran untuk subsidi. Tapi untuk investasi energi seperti kilang sulitnya minta ampun. Ini kan mindset yang salah. Padahal, investasi energi itu sangat penting untuk jangka panjang," ungkapnya. (bil/oki)