Romo Benny Ingatkan Bahaya Kartel Politik yang Mengancam Demokrasi di Pilkada 2024

Lebih lanjut Benny menyampaikan demokrasi yang berkualitas seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan.
"Demokrasi yang sejati tidak membatasi pilihan rakyat, melainkan justru memperkuat posisi mereka sebagai pemegang kedaulatan," terang Benny.
Bennya menegaskan demokrasi dalam konteks Pancasila harus menghormati prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Namun, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dengan adanya dominasi kartel politik yang terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan yang mendominasi parpol sehingga rakyat sulit untuk menentukan calon pemimpin yang mereka inginkan.
"Partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi kini seringkali dikuasai kekuatan-kekuatan tersebut yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat," ungkapnya.
Menurut Benny, ketika kartel politik mendominasi, proses demokrasi menjadi terdistorsi.
Akibatnya, rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan manajerial yang baik.
Sebaliknya, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali adalah mereka yang populer karena citra yang dibangun melalui media, bukan karena kualitas kepemimpinan yang sebenarnya.
Fenomena kotak kosong dan kartel politik ancaman serius bagi demokrasi Pancasila
- Bawaslu Temukan Logistik PSU Masih Belum Lengkap di Serang
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil
- Pengamat Politik IPI: Gibran Berperan Penting Merawat Demokrasi Sipil
- Wapres Gibran Dinilai Jadi Penyelamat Demokrasi Sipil
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi