Romo Benny Ingatkan Kader Parpol bukan Pelayan Ketum
jpnn.com - JAKARTA - Rohaniawan Romo Benny Susetyo menyatakan bahwa seharusnya orang yang duduk di legilastif adalah manusia-manusia yang sudah bebas dengan urusannya sendiri. Karenanya, jangan sampai wakil rakyat justru merangkap pedagang atau pengusaha.
"Sekarang partai politik diisi oleh pedagang, pengusaha dan prajurit. Ini kan kelompok orang-orang yang sama sekali tidak punya sikap melayani apalagi mengurus rakyat selama 24 jam," kata Romo Benny dalam diskusi bertema 'Apa yang Salah dengan Politik Kita: Sistem atau Perilaku' di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10).
Dari waktu ke waktu lanjut, Romo Benny, para politikus tak pernah berbicara tentang substansi. Alih-alih melayani rakyat, partai politik justru mementingkan kepentingan sendiri.
"Jadi politik kita direndahkan oleh partai politik itu sendiri karena mereka sibuk berbisnis. Rakyat tidak pernah didik. Yang diajari 'wani piro?'," kata dia.
Lebih lanjut Romo Benny mengatakan, saat ini kader parpol justru bekerja untuk ketua umum partai. "Kalau ketumnya penguasa, bagi-bagi proyeklah. Jadi masalah kerusakan negeri kita ini sudah berbentuk lingkaran," tegasnya.
Bahkan, katanya, sistem politik di Indonesia telah melahirkan praktik politik feodal. "Ketua umum merasa dia yang punya partai politik, bukan milik publik. Dia urus partai politik seenak udelnya," tutur Romo Benny.
Senada dengan Romo Benny, pakar hukum tata negara, Irman Putrasidin menyarankan publik agar tidak terlalu berharap partai politik akan melakukan perubahan terhadap sistem berbangsa dan bernegara yang saat ini berlangsung. "Berharap partai politik sebagai penjaga akselerasi penyelenggaraan negara yang baik, dalam situasi sekarang sangat sulit karena partai politik sibuk dengan transaksional," katanya.
Menurutnya, harusnya ada satu hikmah yang bisa diambil dari kekacauan sistem politik saat ini. Yakni konsekuensi dari keputusan rakyat memberikan kepercayaan kepada partai politik.
JAKARTA - Rohaniawan Romo Benny Susetyo menyatakan bahwa seharusnya orang yang duduk di legilastif adalah manusia-manusia yang sudah bebas dengan
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian