Romy Cs Siap Mengambil Alih Kantor Diponegoro

Menurut Hasan, pihaknya yakin gugatan ke PTUN yang dilakukan SDA tidak akan dikabulkan. Sasalnya materi gugatan yang disampaikan lemah lantaran kepengurusan PPP kubu SDA ilegal. Terlebih, Menkumham telah jelas menyatakan kalau PPP yang sah adalah PPP hasil Muktaman VIII Surabaya.

    

"Keputusan Menkumham tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol yang memberikan tenggat waktu tujuh hari bagi menteri untuk mengesahkan perubahan struktur kepengurusan hasil tertinggi partai politik," kata Hasan.

    

Dia pun membantah pernyataan kubu SDA yang menganggap Kemenkumham melakukan kecerobohan lantaran mengesahkan PPP kubu Romy sebagai PPP yang legal.  Dia yakin Kemenkumham tidak akan melakukan kekeliruan atas pengesahan tersebut.

‎    

"Menkumham sekarang doktor hukum Amerika.  Ibu Dirjennya itu concern tegakkan aturan, tidak mungkin keluarkan keputusan bila tidak ada dasar yuridis yang jelas," kata dia.