Ronny Ungkap Pola: Hasto Kritik Pemerintah, Lalu Dipanggil Polisi dan KPK
![Ronny Ungkap Pola: Hasto Kritik Pemerintah, Lalu Dipanggil Polisi dan KPK](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/06/10/kuasa-hukum-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-ronny-talapessy-sa-gfql.jpg)
Namun, lanjutnya, kasus Harun Masiku yang dikaitkan kepada Hasto kembali hidup menyusul kritik tajam orang dekat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu terhadap pencalonan Gibran.
"Puncaknya di Oktober ketika keputusan MK, kemudian ada penerimaan pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres. Di situ tinggi sekali. Isu terkait Harun Masiku di situ tinggi bulan itu,” kata Ronny.
Dia kemudian mengatakan kasus Harun Masiku kembali menguat ketika Hasto mulai bersuara membela aktivis yang mengkritik pelaksanaan pemilu 2024.
“Kemudian akhir tahun yang kami bicara tentang mobilisasi aparat, kemudian adanya pengerahan aparat desa, kemudian terkait dengan politisasi bansos, isu tersebut tinggi juga. Isu Harun Masiku di situ juga tinggi,” ujar Ronny.
Menurutnya, tensi pengusutan kasus Harun Masiku yang dikaitkan kepada Hasto sempat mereda setelah pencoblosan pilpres 2024 pada Februari.
Namun, tensi itu kembali naik ketika memasuki bulan Maret-April 2024 atau setelah Hasto kembali bersuara kritis.
“Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami tim hukum. Padahal, kan, perkara ini kan sudah lama, empat tahun,” kata Ronny.
Dia pun mengungkapkan kasus Harun Masiku sebenarnya sudah dibawa ke persidangan dan memiliki keputusan yang bersifat inkrah.
Pengacara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengungkap pola sebelum kliennya menjalani proses hukum oleh polisi dan KPK.
- Jokowi Perkenalkan Prabowo kepada Paus Fransiskus, Psikolog: Simbol Estafet Kepemimpinan
- Soal Penyimpangan Kuota Haji Tambahan, Pansus DPR RI Buka Opsi Libatkan KPK
- Integritas Penanganan Perkara Kasus Sapi di Kementan Dipertanyakan, KPK Bilang Begini
- Ulah Nurul Ghufron Menurunkan Citra KPK, Duh
- Pimpinan Sementara DPRD DKI Usul Heru Budi Tetap Jadi Pj Gubernur Jakarta
- Istana Sebut Presiden Jokowi Berkantor di IKN Mulai 10 September-19 Oktober 2024