Rosan: Pemerintah Netral Dalam Pemilihan Ketua Umum Kadin
jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani sudah melaporkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (16/4) lalu.
Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan pemerintah bersikap netral dalam pemilihan ketua umum Kadin.
“Presiden menyampaikan, dalam pemilihan calon ketua umum, pemerintah dalam posisi netral. Beliau berharap agar kompetisi dapat berjalan secara sehat dan akan mendukung siapa pun ketua umum yang terpilih. Dan, siapa pun yang menang harus saling merangkul kembali,” ungkap Rosan, dalam keterangan pers pada Selasa (20/4).
Menurut Rosan, Ketua umum terpilih nanti diharapkan dapat memperkuat fungsi dan peranan Kadin sebagai mitra pemerintah. Juga dapat membantu memperkuat perekonomian Indonesia.
Munas Kadin VIII ini rencana akan digelar di Bali. Jokowi menyatakan akan hadir di Munas itu.
“Presiden mengatakan akan hadir secara langsung pada Munas VIII yang akan diselenggarakan secara hybrid. Beliau menyarankan untuk dilaksanakan pada minggu pertama Juni 2021 di Bali, di tempat yang terbuka," ungkap Rosan.
Dalam pertemuan itu, Rosan juga melaporkan perkembangan pendataan program Vaksinasi Gotong Royong yang dibuka sejak 28 Januari 2021 hingga 10 April 2021. Saat ini, tercatat sebanyak 17.387 Perusahaan telah mendaftar dengan 8,6 juta orang sasaran vaksinasi.
Rosan mengatakan, vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm dan Sputnik. Sementara, pelaksanaan vaksinasinya diharapkan akan dilakukan pada pekan ketiga Mei 2021.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani sudah melaporkan rencana penyelenggaraan Munas Kadin VIII kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (16/4) lalu.
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Guntur Romli Colek KPK-Kejagung
- Investasi Triliunan Perlu Kepastian Regulasi, Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah
- 250 Asosiasi dan Himpunan Inisiasi Forum Independen Buntut Polemik Kadin Indonesia
- 18 Kadin Provinsi Perjuangkan Konstitusi dengan Menggugat Munaslub Anindya Bakrie