Rp 1 Triliun Berpotensi Hanya jadi Bancakan Elit Partai

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, wacana partai politik dibiayai negara hingga Rp 1 triliun per tahun, harus ditolak. Alasannya, dana itu bisa menjadi bancakan para elit partai, mengingat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini telah lebih dahulu dilemahkan.

“Dulu sebelum KPK dilemahkan, sangat setuju sekali bila partai mendapat Rp 1 triliun. Tapi saat ini harus ditolak. Karena pengawasan dari KPK pasti lemah. Selain itu Rp 1 triliun bisa-bisa bukan untuk kepentingan partai atau rakyat, tapi jatuh ke tangan pemilik partai. Karena saat ini partai bukan milik rakyat, tapi milik pimpinan partai sebagai komisaris utama,” katanya, Senin (9/3).

Menurut Uchok, wacana penggelontoran dana tidak boleh serta merta mengemuka, sebelum adanya perbaikan nyata manajemen partai politik dari partai keluarga menjadi partai milik publik. Selain itu, juga tidak boleh mengemuka sebelum ada jaminan kader partai tidak korupsi.

“Tidak pantas parpol memeroleh kucuran dana Rp 1 triliun dari APBN. Mereka dapat duit juga belum tentu tidak mau ‘puasa’. Artinya kader partai tidak ada jaminan stop melakukan korupsi,” katanya.

Uchok mengemukakan pandangannya, mengingat oknum kader tidak hanya melakukan korupsi untuk kepentingan parpol semata. Tapi juga untuk diri sendiri. Karena tidak mungkin partai menggaji sejumlah kader yang cukup banyak di seluruh Indonesia.

“Mana mau kader partai hanya mengurus partai. Tentu mereka juga akan cari duit dengan cara apapun untuk memerkaya diri. Karena tidak mungkin partai menggaji mereka. Jadi saya tidak setuju Rp 1 triliun buat partai. Karena tidak ada jaminan uang tersebut tidak korupsi,” ujarnya.

Jika disebut anggaran nantinya dipergunakan untuk program partai, Uchok juga menilai sangat sulit tepat sasaran. Misalnya anggaran untuk kaderisasi, akan terasa mubajir mengingat banyak kader yang suka loncat ke partai lain.

“Seperti yang dilakukan Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama,red) dari Golkar masuk Gerindra dan sekarang keluar dari Gerindra,” katanya.