Rp 100 Triliun untuk Mercusuar, Dana Desa Cuma Rp 21 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dinilai masih belum maksimal dalam mengalokasikan dana bantuan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah justru lebih fokus membangun mercusuar ketimbang membangun desa yang tertinggal.
Hal tersebut disampaikan oleh politikus PAN Tjatur Sapto Edy saat reses di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (17/3). Melalui siaran persnya, Tjatur mengatakan tahun ini jumlah alokasi dana bantuan untuk desa hanya sekitar Rp 21 triliun untuk seluruh desa yang ada.
"Artinya setiap desa itu hanya mendapat bantuan sekitar Rp 280 juta, sebesae Rp 240 juta untuk bantuan desa, Rp 40 juta untuk dana pelatihan aparat desa," kata Tjatur.
Dia menyebutkan beberapa waktu lalu ada beberapa perwakilan kepala desa yang mendatangi DPR. Mereka menuntut, agar pemerintah dapat merealisasikan dana bantuan desa sesuai dengan amanat UU Desa yakni sebesar Rp 1 miliar per desa. Tapi Tjatur hanya bisa meminta para kepala desa itu bersabar.
Tjatur mengingatkan, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat UU. Jangan sampai, dana APBN yang kini telah dianggarkan justru dialihkan untuk pembangunan mercusuar dalam jumlah yang banyak.
Memang, proyek pembangunan mercusuar sebelumnya memang sudah dicanangkan di dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indoensia (MP3EI) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun sumber dana pembangunan proyek itu berasal dari BUMN dan dari luar modal APBN.
"APBN justru harusnya difokuskan untuk menstimulus pembangunan desa guna mendorong perekonomian. Bukan untuk pembangunan mercusuar yang kini anggarannya mencapai Rp 100 triliun yang dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum," tegasnya.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah dinilai masih belum maksimal dalam mengalokasikan dana bantuan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi
- Besok Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, Honorer Belum Bisa Cetak Kartu Ujian
- TNI Masuk Kampus, Legislator PDIP: Perguruan Tinggi Bukan Medan Pertempuran
- Mahfud MD Sebut Kejaksaan Didukung Rakyat untuk Bersihkan Peradilan
- Didukung Dedi Mulyadi hingga Wamendikdasmen, BPN Justru Kalah Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung
- Tokoh Masyarakat Papua Dukung Aparat Tindak Tegas OPM