Rp. 14 Miliar untuk Pilwako Bitung

BITUNG- Pilkada identik dengan pemborosan. Setidaknya, jika anggaran Pilwako yang diajukan oleh KPUD Bitung sebesar Rp. 14 miliar ini disetujui. Anggaran Pilwako Bitung yang diajukan KPU setempat mengalami pembengkaan lebih dari tiga kali lipat perhelatan yang sama lima tahun sebelumnya yang hanya Rp. 3,8 Miliar. "Anggaran ini tidak masuk akal. Itung-itungannya dari mana," ujar pengamat sosial Desly Semampou kepada JPNN di Bitung, Selasa (10/11).

Karena itu, Semampou berharap, pemkot maupun Dewan Kota harus benar-benar memelototi anggaran yang diajukan KPU lokal itu. "Menurut Kami, anggaran sebesar itu merupakan pemborosan yang luar biasa. Jangan semua dana dicurahkan untuk pemilihan wali kota. Karena anggaran itu lebih baik untuk membangun sarana umum yang hingga kini masih minim,''Semampou menambahkan.

Hal senada diungkapkan aktivis, Irfan Frantigo. Walau mengaku tidak tahu pasti angka-angka yang digunakan KPUD Bitung dalam menyusun usulan anggaran tersebut, dia merasa jumlah itu memang terlalu besar. "Kenaikannya terlalu tinggi. Kalau untuk pemilihan gubernur Bitung, mungkin masuk akal. Tapi ini kan pilih wali kota," tuturnya, setengah bergurau.

Soal ini, Ketua KPUD Bitung Drs SA Sondakh menegaskan, sudah menghitung anggaran tersebut sesuai kondisi saat ini. Salah satunya adalah pembengkakan biaya kesejahteraan petugas di lapangan, serta kenaikan harga bahan-bahan. "Ini baru usulan anggaran, terserah pemkot," jelasnya.Penjelasan senada diberikan Frans Tular. Dia menegaskan KPUD tak asal-asalan menghitung anggaran. "Usulan saat ini sudah anggaran pilwako putaran kedua. Kalau satu putaran saja kami hitung sekitar Rp9 M," katanya.(fir/aj)