Rp 150 T per Tahun jika Seluruh Honorer jadi PNS
Mana tenaga yang harus dipermanenkan, mana yang tidak harus sudah jelas.
Salah satu contoh terdekat, katanya, petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR saja sampai saat ini masih outsourching.
Padahal, mereka bertugas di objek vital dan banyak terdapat rahasia negara.
"Masa petugas pengamanan DPR, lembaga negara dipekerjakan orang lain (tenaga kontrak, red). Orang ini (Pamdal) tidak disumpah, tidak punya pertanggungjawaban hukum dan moral sebagai pejabat Negara karena dia itu pegawai PT (outsourhing, red), itu tidak boleh dong," ujar dia.
Untuk itu, pimpinan dewan yang menerima langsung perwakilan honorer beberapa waktu lalu meminta pemerintah segera merespon usulan revisi UU ASN.
Mana tenaga yang harus dipermanenkan dan tidak, harus diputuskan, termasuk penggajiannya.(fat/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan pimpinan dewan belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- PPPK Jangan Khawatir dengan Masa Depannya, yang Bilang Pejabat Penting
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang