Rp 749 Juta untuk Sembilan Parpol
jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, akan mengucurkan dana sebesar Rp 749 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sembilan partai politik.
Sembilan Parpol yakni Partai Golkar sebesar Rp 191 juta, NasDem Rp 123 juta, PAN Rp 95 juta, Demokrat Rp 76 juta, Gerindra Rp 71 juta, PKB Rp 57 juta, PDIP Rp 51 Juta, Rp PBB 45 Juta dan Hanura Rp 31 juta.
Pemberian dana tersebut hanya untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD Tojo Una-una.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tojo Una- una, Mohamad Syarif Lasawedi, mengatakan, parpol harus melengkapi surat permohonan pencairan bantuan keuangan, surat keputusan DPP Parpol yang menetapkan DPC dan DPD, foto copy surat keterangan NPWP.
Selain itu, surat keterangan dari KPUD tentang autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan perolehan suara, nomor rekening kas umum, dan rencana pengunaan dana bantuan keuangan, serta laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
"Untuk bantuan keuangan Parpol tersebut digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik sebesar 60 persen dan operasional sekretariat sebesar 40 persen," kata Syarif, seperti diberitakan Luwuk Post (Jawa Pos Group).
Syarif menjelaskan, kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.
Dia menambahkan, saat ini Badan Pemeriksaan keunganan RI (BPK-RI) sedang memeriksa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran parpol pada tahun 2016.
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, akan mengucurkan dana sebesar Rp 749 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- Honorer Non-Database BKN Rela Turunkan Grade Ijazah Demi Daftar PPPK 2024
- Debat Pilkada Semarang: Agustina-Iswar Janji APBD Sebesar-sebesarnya untuk Warga
- APBD Kaltim Terbesar di Indonesia, tetapi Mengapa Banyak Infrastruktur Jalan Rusak?
- APBD Besar, Mengapa Masih Banyak Warga Kaltim yang Miskin?
- DPRD Palembang Gelar Rapat Paripurna ke-17, Bahas APBD 2025