Rp 80 Miliar untuk Normalisasi Sungai

jpnn.com, SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo akan memulai normalisasi sungai lebih awal. Hal itu agar tidak mengulangi kesalahan tahun lalu yang membuat program molor.

Kabid Bina Manfaat Dinas PUPR Sidoarjo Bambang Tjatur mengatakan, perencanaan normalisasi sedang digarap. Akhir bulan diharapkan sudah tuntas. ''Dengan begitu, bisa masuk lelang bulan depan,'' tuturnya. Sasarannya adalah sungai kecil dan besar. Bambang menyebut akan memprioritaskan normalisasi sungai besar. Di antaranya, Buntung, Sidokare, Ketapang, dan Pucang. ''Alokasi anggaran mencapai Rp 80 miliar,'' lanjutnya.

Selain lelang, pengerukan sungai dikerjakan dengan sistem swakelola. Dinas PUPR mengerahkan alat berat untuk membantu pengerukan. ''Agar berjalan lebih cepat,'' ucap Bambang.

Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menjelaskan, perencanaan lelang harus masuk sistem sebelum 15 Januari. Setelah itu, sistem lelang dikunci. Jika OPD telat memasukkan rencana lelang, program mereka tentu tidak bisa berjalan. ''Harus masuk lelang bulan berikutnya,'' tuturnya.

Aturan itu dimaksudkan untuk mempercepat lelang. Sebab, selama ini OPD mengeluhkan lambatnya proses tender. Selain itu, pemkab meminta OPD memaparkan program yang dikerjakan. Mulai perencanaan, pengerjaan, hingga penuntasan. ''Dengan begitu, kami bisa mengingatkan ketika telat,'' paparnya.

Zaini meminta OPD untuk tepat waktu. ''Bila direncanakan sejak awal, semua program akan berjalan dengan baik,'' katanya. Dia tak mau kegagalan lelang tahun lalu terjadi lagi tahun ini.

Misalnya, Sungai Sidokare. Dinas PUPR mengalokasikan dana Rp 10 miliar untuk mengeruk sungai. Lokasinya di wilayah hulu. Lelang diadakan pada pertengahan tahun. Sayangnya, gagal. Sebab, tidak ada rekanan yang mengajukan tawaran. Proses lelang diulang hingga dua kali. Namun, kondisinya tetap sama. (aph/c7/ai)