Rp13 Miliar Untuk Raskin Tasikmalaya

jpnn.com - SL TOBING-pagu raskin reguler di Kota Tasikmalaya mencapai 8.119.08 kilogram pertahun. Atau senilai Rp 78.6 miliar jika dihitung dengan harga beras normal Rp7.751 per kilogram. Dari jumlah itu pemerintah pusat memberi subsidi sebesar Rp 62,4 miliar. sehingga harga jual raskin menjadi Rp 1600 per kilogramnya.

"Sehingga kalau pemerintah daerah misalnya mau membayar raskin agar bisa gratis kepada masyarakat. Itu paling hanya sekitar tiga belas miliar, yang harus dibayarkan kepada Bulog dalam setahun," ungkap Kepala Bulog Sub Divre Ciamis, Dindin Syamsudin kepada radar kemarin (8/11).

Lemahnya daya beli masyarakat terhadap raskin diakui juga oleh Dindin. Terbukti masih banyaknya stok raskin Bulan September yang belum terserap seluruhnya. Tiap kepala keluarga kata dia diberi jatah raskin hingga 15 kilogram. Jika kemudian dilapangan tidak terserap seluruhnya, hal itu tidak bisa dihindari. Karena faktor kemampuan daya beli masyarakat itu sendiri.

Stok beras raskin di gudang bulog SL Tobing masih cukup hingga bulan Januari 2014."Makanya sayang bener kalau misalkan pemerintah kelurahan tidak menyerap raskin. Karena ini raskin yang September aja masih banyak yang tidak terserap. Padahal pemerintah pusat sudah mengeluarkan subsidi yang besar," paparnya.

Ketua komisi II DPRD, Dede Muharam mengungkapkan, angka Rp 13 miliar bukan nominal yang kecil. Anggaran saat ini belum mampu menutupi biaya sebesar itu. Anggaran 2014 juga sudah ditutup, sehingga kecil kemungkinan harapan penggratisan raskin bisa dilakukan tahun depan. Meski bisa saja diusulkan di perubahan, jika kondisi anggaran nantinya masih memungkinkan.

"Kalau memang angkanya tigabelas miliar. Itu sebenarnya tergantung kemampuan pemerintah. Kalau dewan mungkin nanti hanya bisa mendorong. Cuma kalau kita melihat kondisi anggaran saat ini masih sulit," ungkap dia.

Dari segi usulan kata dia, DPRD setuju raskin di gratiskan. Namun tidak mungkin dimasukan dalam anggaran tahun 2014, karena pembahasannya sudah selesai dan diketok palu. Demikian juga di anggaran perubahan Dede belum bisa memastikan apakah bisa masuk atau tidak. ”Sangat memungkinkan untuk di gratiskan. Kita akan dorong nanti agar pemerintah bisa merealisasikan itu. meskipun tidak mungkin sekarang, karena APBD 2014 sudah diketuk,” pungkasnya. (pee)