Rp150 M Dianggap Kecil untuk Jembatan Kukar

Pertimbangannya, lanjut dia, karena jembatan tersebut tidak hanya menjadi akses masyarakat Kukar. Tetapi juga Samarinda, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu yang dalam proses pemekaran itu.

Hanya saja, Aji meminta agar sebelum dibangun, harus dilakukan kajian teknis yang mendalam. Khususnya menyangkut lokasi dan konstruksinya.

"Apakah masih memungkinkan atau tidak dibangun di lokasi yang sama. Kalau iya, tidak masalah. Tapi kalau tidak, ya dicarikan penggantinya di lokasi terdekat yang masih memungkinkan," pungkas Aji.

Seperti diberitakan, kebijakan share anggaran itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi V DPR RI, Kementerian PU, Pemprov Kaltim, dan Pemkab Kukar akhir pekan lalu. Memang belum ada nominal pasti dari APBN. Namun dari Pemkab Kukar berharap agar dari APBN bisa dibantu Rp 150 miliar.  (yes/jpnn)