Rp2,5 T untuk Rehabilitasi Kakao Sulawesi

JAKARTA - Produksi kakao Sulawesi yang merosot tiga tahun terakhir, akhirnya mulai mendapat perhatian.  Pemerintah pusat pun menyiapkan anggaran Rp2,5 triliun yang akan digelontorkan selama tiga tahun untuk merehabilitasi kakao Sulawesi.

"Semuanya akan diusulkan masuk dalam APBN mulai 2009 nanti," tegas Menteri Pertanian Anton Aprianto, usai mengikuti rapat peningkatan produksi kakao di Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2008.

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tersebut juga diikuti Menteri PU Joko Kirmanto, Menteri Perdagangan Fahmi Idris, Menteri DKP Freddy Nuemberi, Dirut Bulog Mustafa Abu Bakar, serta sejumlah Dirut Perbankan Nasional.

Anton menjelaskan, untuk tahap pertama, pemerintah akan menyiapkan Rp1 triliun dari APBN 2009 mendatang. Selebihnya, disiapkan bertahap 2010 sampai 2011.

Sulawesi memang merupakan produsen kakao terbesar nasional. 63 persen dari produksi nasional di suplai Sulawesi. Bahkan, lahan kakao nasional seluas 1,6 juta hektare, berada di Sulawesi seluas 913 ribu hektare.

Namun, tiga tahun terakhir, produksi kakao Sulawesi terus merosot menyusul serangan hama hebat yang menyerang lahan kakao Sulawesi. Data yang disebutkan Anton menunjukkan, terjadi penurunan produksi sekitar 30 persen.

Total lahan kakao yang mengalami kerusakan akibat serangan hama berkisar 50 persen dari total lahan yang ada. Totalnya mencapai 450 ribu hektare. 72 ribu hektare diantaranya rusak berat yang memerlukan pembersihan dan penggantian pohon total, 250 ribu hektare rusak sedang yang memerlukan rehabilitasi sambung samping, dan selebihnya akan diintensifikasi.

Akibat kerusakan lahan ini, Anton memastikan adanya kerugian akibat hilangnya produksi sekitar Rp3,5 triliun pertahun. "Tapi kita akan konsentrasi dari yang 72 ribu ha tadi. Akan ditangani secara menyeluruh di tahun 2009," urainya. (ysd/jpnn)