Rp3 T Menguap di Papua, Siap Dilapor ke KPK

 Ditempat yang sama, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua, Elieser Renmaur, menandaskan, kunjungan ini juga terkait dengan pembahasan dan pembagian dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAU) untuk tahun anggaran 2010 mendatang. Karena nantinya di sini DPD RI akan berbicara mengenai kepentingan daerah. Sementara Anggota Tim 8 DPD RI asal Daerah Pemilihan Papua, Toni Tesar, mengatakan, penggunaan anggaran di Provinsi Papua untuk tahun anggaran (TA) 2008 maupun 2009 umumnya tidak jelas pengalokasian dan penggunaannya. Dia memberi contoh, dana pemberdayaan distrik sebesar Rp 26 M untuk tahun 2008 saja diindikasikan belum juga disalurkan kepada distrik dan kampung oleh pemerintah daerah. Soal pemerintah pemerintah daerah yang mana melakukan tindakan seperti itu, ia tidak menyebutkannya.

Kasus lain yang turut dipertanyakan adalah bantuan alokasi anggaran dari dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada TV Papua sebesar Rp 6,9 M.  "BPK Papua memang menyebutkan bahwa dana itu dialokasikan dari APBD, tapi belum jelas dana itu masuk ke mana, karena Pemprov Papua sebagai pemiliknya," tukasnya. (nls/fud/sam/JPNN)