Rp300 M dari APBN untuk Petani Sumut Sia-sia

jpnn.com - JAKARTA -  Perkara dugaan korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket 1 tahun 2012 yang menyeret sejumlah kepala dinas di sejumlah daerah, termasuk di Sumut, tidak mengagetkan anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, praktik mengorupsi dana-dana yang seharusnya dinikmati para petani, sudah lama terjadi.

"Ini bukan cerita baru. Bantuan-bantuan yang ditujukan ke petani, masih saja dimanipulasi. Jadi percuma saja anggaran untuk para petani ditambah setiap tahunnya," ujar Anton kepada JPNN di Jakarta, kemarin (25/8).

Untuk Sumut misalnya, Anton menyebut, dana dari APBN 2013 yang dikucurkan untuk kebutuhan petani mencapai sekitar Rp300 miliar. Jauh dibanding 2010 yang hanya mencapai Rp50 miliar.

"Tapi kesejahteraan petani tak berubah, masih saja sengsara. Saya selaku anggota DPR yang duduk di Komisi IV selalu mendorong agar kinerja kementerian pertanian ditata," tegas Anton.

Terlebih lanjutnya, anggaran Kementan juga terus naik. Anggaran untuk litbang saja, lanjutnya, mencapai Rp1,7 triliun. "Tapi penggunaan anggarannya tak jelas," cetusnya.

Terkait dengan kasus dugaan korupsi BLBU, menurut Anton, memang program bantuan ini sangat rawan diselewengkan. Modus yang biasa dimainkan, lanjutnya, dana yang mestinya dibelikan bibit jenis A, dibelikan jenis B yang lebih murah. "Atau sesuai jenisnya, tapi jumlahnya dikurangi," ujar Anton.

Apa yang akan dilakukan Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian itu? Anton mengatakan, jauh hari dewan sudah mengambil langkah progresif, yakni penyusunan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang sudah disahkan Juli 2013.