RPP Penyadapan Bisa Turunkan Citra PKS

Oleh karena itu, lanjut Ray yang juga Direktur Lingkar Madani tersebut, untuk menghindari kesalahan persepsi fatal itu, maka sebaiknya Menkominfo menghentikan kelanjutan RPP Penyadapan dan beralih ke RUU Penyadapan yang sesuai koridor hukum dan perundangan sebagaimana mestinya.

Menurut Ray, adalah kesalahan fatal pula untuk menyamakan keberadaan PP Penyadapan di negara-negara yang tatanan anti-korupsinya sudah relatif matang, dengan kondisi Indonesia yang masih 'darurat korupsi'. "Di Indonesia ini lain, status korupsinya masih darurat. Jadi sebaiknya RPP Penyadapan ini dihentikan," ungkapnya lagi.

Ditambahkan Ray, akhir-akhir ini banyak pernyataan Menkominfo Tifatul yang malah mengakibatkan blunder, alias menambah ruwet keadaan. "Meski dia sekadar melempar joke, ingin memensiunkan segera Adnan Buyung, tapi itu tidak pada tempatnya. Dia itu kan menteri," tegasnya.

Diingatkan kemudian oleh Ray, jika Menkominfo masih melanjutkan proses RPP Penyadapan, pihaknya sendiri dalam hal ini akan melakukan perlawanan dan unjuk rasa dalam berbagai bentuk. "Kita akan lakukan perlawanan dalam berbagai bentuk untuk menghentikan RPP Penyadapan ini," tegasnya. (fas/jpnn)