RS Arogan, Nyawa Pasien Jadi Taruhan

Ratna pun meminta agar Kemenkes melakukan klarifikasi kepada RSUD Tangerang, berkaitan dengan dugaan pelepasan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada dua pasien, Aswanah dan Asmiah, dengan dugaan pemberian informasi yang salah. "Kalau ternyata ada kesengajaan tidak memberikan pelayanan, rumah sakit ini harus disanksi," tegasnya. Sanksinya, kata Ratna pula, dapat berupa penghentian program Kemenkes dengan RSUD Tangerang, atau sanksi sesuai dengan UU No 44 Tahun 2009.

Sejalan dengan itu, Kemenkes juga diharapkan dapat serius menjalankan UU No 44 tersebut, dengan membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). "Badan ini diharapkan dapat menjadi penampung keluhan pasien, menguji informasi yang diterima pasien dari pihak rumah sakit, serta melakukan mediasi antara pasien dengan pihak rumah sakit," jelasnya. (lev/jpnn)