Ruang DPR Disewakan ke Asing
Jumat, 15 April 2011 – 08:42 WIB
Nirmala menjelaskan, program dukungan parlemen UNDP memberikan bantuan keahlian kepada para mitra kerja, yaitu Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat Jenderal DPD. Misalnya dengan orientasi, pelatihan dan seminar untuk staf Setjen dan staf ahli Dewan. "ÂDukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja para anggota Dewan,"Â ujar Nirmala.
Bachtiar, Project Manajer UNDP untuk DPR menambahkan, proyek bantuan yang diberikan oleh UNDP tidak memasuki wilayah politik, seperti pembuatan undang-undang, pengawasan dan budgeting. Pasalnya, sebelum kerjasama disetujui, pemerintah Indonesia mewanti-wanti agar UNDP tidak masuk ke wilayah politis itu. "ÂKegiatan kami murni penguatan parlemen dengan memberikan pelatihan sumberdaya manusia," tegas Bachtiar.
Menurutnya, berlebihan jika anggota DPR merasa khawatir dengan keberadaan UNDP berkantor di kompleks parlemen, karena dianggap membawa kepentingan asing. Sebab keberadaan mereka di DPR justru untuk menguatkan parlemen. Soal ruangan yang dipinjamkan, Bachtiar berjanji untuk mengembalikan ke Setjen setelah proyek selesai. "Proyek kami akan selesai akhir April ini," kata Bachtiar.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengaku kaget mendengar informasi lembaga asing berkantor di gedung DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi IV ini, gedung DPR merupakan salah satu tempat dimana kebijakan penting negeri ini banyak dibuat. Dokumen-dokumen penting negara juga banyak tersimpan di gedung milik negara ini.
JAKARTA - United Nations Development Programme (UNDP), salah satu lembaga PBB, mengakui berkantor di gedung DPR sejak tahun 2000. Lembaga donor asing
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta