Ruang Fiskal Bertambah, Ketua Banggar DPR Apresiasi SKB Jilid III
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah mengapresiasi kerja kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka berbagi beban utang bersama (burden sharing) khususnya dalam menyerap Surat Berharga Negara (SBN).
Kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Jilid III berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Hal ini berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan.
“Saya selaku Ketua Banggar DPR memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan burden sharing ini, sekaligus bangga terhadap kemauan bergotong-royong dari BI, bahkan kontribusi gotong royongnya sejak awal pandemi,” ujar Said di Jakarta, Selasa (24/8).
Said juga memberikan apresiasi kepada Menkeu Sri Mulyani atas kerja kerasnya mencari banyak breakthrough menghadapi tahun fiskal yang sulit ini.
Menurut Said, ketidakpastian ekonomi domestik sangat tinggi seiring pandemi covid19 yang masih belum berlalu.
Setidaknya selama tiga tahun anggaran sejak 2020-2022, Indonesia tak kuasa menghindarkan diri dari pembiayaan utang.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menjelaskan pada tahun 2020, Indonesia bergantung pada pembiayaan utang sebesar Rp 1.229,62 triliun dan pada tahun 2021 pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp 961,5 triliun.
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah mengapresiasi kesepakatan antara pemerintah dan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Jilid III yang berdampak pada ruang fiskal bertambah.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal