Rudi Mas'ud Maju Pilgub Kaltim, Pengamat: Masyarakat Mesti Tolak Politik Dinasti

Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi.
Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.
"Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta," jelasnya.
Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat.
Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tetapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.(ray/jpnn)
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini diwarnai dengan isu dinasti politik.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Maratua Run 2025: Perkenalkan Surga Tersembunyi Kaltim Lewat Olahraga
- Monev KIP 2024: Pemprov Kaltim Raih Predikat Informatif 5 Kali Berturut-turut
- 102 Formasi PPPK 2024 di Daerah Ini Belum Terisi
- Hasil Pleno KPU Kaltim: Rudy-Seno 55,7 Persen, Isran-Hadi 44,3 Persen
- Pilkada 2024 Diwarnai Dinasti Politik yang Meningkat dengan Partisipasi Warga yang Rendah
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional