Rudianto Lallo DPR Terima Aduan Keluarga Calon Polwan Lasmini Soal Rekrutmen Polri

“Ini jadi pertanyaan apakah proses ini dilakukan secara transparan ataukah menggugurkan hak saudara Lasmini ini yang sudah dinyatakan lulus di Polda, bahkan sudah diutus oleh Polda untuk ikut pendidikan di Mabes, tiba-tiba Mabes mengeluarkan surat dianggap tidak memenuhi syarat," urainya.
Anggota Komisi III DPR itu menyoroti dasar keputusan Mabes Polri mengeluarkan surat yang menyatakan Lasmini tidak memenuhi syarat menjadi anggota Polri.
Terlebih lagi, kata Lallo, Polri tidak membuat alasan yang jelas secara administratif untuk membatalkan kelulusan Lasmini.
"Ini menjadi pertanyaan, karena sudah dinyatakan lulus di Polda, bahkan satu-satunya mewakili Polda NTT dari Nusa Tenggara Timur," kata dia.
Lallo mengaku akan menindaklanjuti aduan perwakilan keluarga Lasmini dengan pimpinan Komisi III DPR.
Tidak menutup kemungkinan, kata Lallo, Komisi III DPR akan mempertanyakan isu Lasmini gagal jadi anggota kepolisian langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kami tentu akan menindaklanjuti aduan ini termasuk meneruskan kepada ASDM Polri, termasuk ke Pak Kapolri, Wakapolri, Irwasum, terkait mekanisme proses rekrutmen Sekolah Polisi Khusus atau Bakomsus,” katanya.
Lasmini, seorang calon Polwan dari Kabupaten Manggarai Timur, NTT dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Bakomsus Polri meskipun telah berhasil melewati berbagai tahap seleksi di tingkat Polda.
Kapoksi NasDem di Komisi III DPR Rudianto Lallo menerima aduan dari perwakilan keluarga calon polwan Lasmini asal NTT soal rekrutmen Polri, simak selengkapnya
- Kasus Direktur Jak TV Baru Pertama Terjadi, Saat Konten Dikriminalisasi
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- Legislator Nilai Tak Lazim Penggunaan Pasal Perintangan Penyidikan Direktur JakTV
- RKUHAP Tak Akan Menjadikan Kepolisian & Kejaksaan Tumpang Tindih Tangani Perkara
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital