Rugikan Negara, Penambangan Ilegal Harus Jadi Perhatian Semua Elemen Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin menyatakan pengamanan terhadap obvitnas harus butuh komitmen semua pihak.
Sebab, berhubungan dengan pengamanan pendapatan negara yang bersifat strategis.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun meminta seluruh pihak ikut menjaga eksistensi objek vital nasional (obvitnas) PT Timah Tbk, agar terbebas dari penambangan ilegal.
"IUP PT Timah Tbk ini sebagai salah satu objek vital nasional bidang energi, sehingga sudah sepatutnya harus dijaga dan diamankan agar terbebas dari penambangan tanpa izin," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin.
Ridwan membeberkan PT Timah menderita kerugian hingga Rp 2,5 triliun akibat penambangan ilegal setiap tahunnya.
Di samping itu, banyak lahan kritis dan negara harus menanggung pemulihan lingkungan yang rusak karena tambang ilegal.
"Maka, seluruh elemen pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas bisnis, media, dan masyarakat diminta untuk menjaga eksistensi obvitnas PT Timah, termasuk pihak kepolisian," bebernya.
Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, menolak adanya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun meminta seluruh pihak ikut menjaga eksistensi objek vital nasional (obvitnas) dari penambangan ilegal
- Baru Menang Tender, Kontraktor Dimintai Rp 500 Juta, Alamak
- IAW Soroti Upaya Pelemahan Kejaksaan di Revisi KUHAP
- Emas Diburu, Dirut Pegadaian: Transaksi Emas Naik 4 Kali Lipat, Capai Rp1,5 Triliun
- Harga Emas Antam Hari Ini 17 April Melonjak Lagi, Jadi Sebegini Per Gram
- Kasus Suap Hakim Rp 60 Miliar, Ada Catatan Ini di Rumah Marcella Santoso
- Ditanya Pemanggilan La Nyalla, KPK: Tunggu Saja