Ruhut: Fadel Ingin Masuk Timses SBY-Boediono
Sejumlah Bupati dan Walikota Juga Berminat
Selasa, 19 Mei 2009 – 15:37 WIB
JAKARTA - Sejumlah bupati dan walikota di Indonesia menyodorkan diri sebagai anggota tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Yang menarik, ada beberapa bupati dan walikota yang bukan dari partai pendukung koalisi pasangan tersebut, ikut-ikutan menawarkan diri sebagai tim sukses SBY-Boediono. Ruhut menjelaskan, dirinya terutama tidak berani menyebutkan nama-nama bupati/walikota asal Sumut yang ingin menjadi timses SBY-Boediono, dengan alasan merasa sungkan dengan para seniornya di Partai Demokrat. "Saya nggak enak kalau mendahului para senior saya. Toh, pada saatnya nanti semua akan tahu siapa saja yang akan menjadi anggota tim sukses," ungkapnya.
Hanya saja, anggota Tim 9 Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, enggan menyebutkan jumlah maupun nama-nama bupati/walikota tersebut. Bisa jadi, bupati/walikota itu berasal dari Golkar atau PDI Perjuangan. Dia hanya menyebutkan bahwa jumlahnya cukup banyak dan tidak semua diterima menjadi anggota tim sukses. Alasannya, partai-partai koalisi pasangan SBY-Boediono merasa tidak enak hati dengan partai lain dari mana bupati/walikota itu berasal.
Baca Juga:
"Kita berterima kasih atas semangat para kepala daerah dari luar partai pendukung yang ingin menjadi tim sukses. Tapi, kita tidak bisa menerimanya, karena kita tetap ingin menjaga perasaan dengan partai lain itu, terlebih yang juga punya pasangan capres-cawapres," ujar Ruhut Sitompul kepada JPNN di Jakarta, Selasa (19/5).
Baca Juga:
JAKARTA - Sejumlah bupati dan walikota di Indonesia menyodorkan diri sebagai anggota tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Yang
BERITA TERKAIT
- Kerabat Hasto di DPP PDIP Hadiri Sidang Putusan Praperadilan, Beri Dukungan Moral
- PDIP: Gugatan Hasto Seharusnya Dikabulkan, Ada Dugaan Intervensi Jokowi Jika Ditolak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- HNW Mengajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Francine PSI Ungkap Kenaikan Tarif PAM Jaya Bisa Merugikan Pebisnis di Jakarta
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya