Ruhut pun Bujuk Jokowi Agar Copot Sudirman Said
jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul mengaku tak puas dengan kinerja Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Ruhut, selama ini Sudirman telah menimbulkan banyak masalah sehingga sudah selayaknya dicopot dari Kabinet Kerja.
Ruhut pun tak main-main soal anggapannya bahwa Sudirman perlu dicopot. Politikus yang dikenal kocak itu bahkan mengaku pernah menyampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo agar mencopot Sudirman.
"Dia (Sudirman, red) terlalu banyak berpolemik. Jadi saya pernah bilang ke Presiden Jokowi kalau Sudirman Said harus di-reshuffle," kata Ruhut dalam diskusi 'Tata Kelola Energi di Era Jokowi-JK di Jakarta Minggu (31/5).
Hanya saja Ruhut tidak menjelaskan reaksi Jokowi atas permintaan agar mencopot Sudirman. Yang pasti, Ruhut semakin yakni bahwa Sudirman memang tak beres.
Ruhut lantas menyoroti kunjunga Sudirman ke Singapura tanpa sepengetahuan Jokowi. Ironisnya, Sudirman ke Singapura dengan menikmati fasilitas jet pribadi dari Pertamina Energi Trading Ltd. (Petral). "Terbukti kan, dia naik private jet yang dibongkar oleh pengamat soal energi," sambung Ruhut.
Selain itu, Ruhut juga menuding Sudirman dan mantan ketua tim reformasi tata kelola migas, Faisal Basri sengaja melakukan politisasi atas pembubaran Petral. Padahal, sambung Ruhut, pembubaran Petral seharusnya dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian.(flo/jpnn)
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul mengaku tak puas dengan kinerja Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Ruhut, selama ini Sudirman
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap
- RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
- Gandeng Resinergi, SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dari Sampah Perkotaan
- Legislator NasDem Tawarkan Solusi Ini Demi Menyejahterakan Petani
- Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Terima Penghargaan dari Kementerian BUMN