Ruhut Sebut Anas Kalap dan Tinggal Menghitung Hari
Jumat, 14 Desember 2012 – 20:25 WIB

Ruhut Sebut Anas Kalap dan Tinggal Menghitung Hari
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, mengatakan dirinya masih Ketua Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat. Karena hingga hari ini dia mengaku tidak menerima surat pemecatan dari partai. Lagi pula kata Ruhut, yang berhak memecat pengurus hanya Majelis Tinggi Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya belum pernah dikasih SK pemberhentian. Kalau organisasi yang benar, memecat anggota itu ada SK-nya. Sampai sekarang tak ada. Jadi, saya nggak tahu tuh kalau dipecat. Memangnya sejak kapan sih saya dipecat?" tanya Ruhut, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (14/12).
Baca Juga:
Lebih lanjut Ruhut menegaskan dirinya tidak pernah korupsi seperti halnya tuduhan badut-badut yang memecat dirinya. "Apa untungnya sih pecat saya? wong saya nggak pernah maling dan nggak korupsi. Kalau memang ada SK pemecatan saya, tunjukkan SK itu, jangan omong doang. Pemimpin itu ngomongnya harus bener, tidak boleh bohong. Saya kok dikenakan sanksi, maling ataupun diisukan jadi maling saja saya tidak pernah," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Ditegaskannya, dia tidak akan patuh pada keputusan yang disebutnya dari para badut. Ruhut malah balik menuding bahwa para badut itulah yang tidak patuh dan memahami keinginan SBY.
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, mengatakan dirinya masih Ketua Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat. Karena hingga hari ini
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Ratu Zakiyah-Najib Batal Menang
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden