Ruhut Serang Balik, Sebut Sejumlah Rekannya Terima Rp5 Miliar
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, para pihak yang menolaknya untuk jadi Ketua Komisi III DPR adalah para anggota Komisi III yang bermasalah.
“Mereka yang menolak itu bermasalah. Sebaliknya, yang mendukung tidak bermasalah. Mereka bilang saya badut, sesungguhnya mereka yang badut. Masak menolak dengan alasan boleh siapa saja, asal bukan Ruhut,” kata Ruhut Sitompul, saat dihubungi wartawan, Jumat (20/9).
Ruhut pun mengklaim mengantongi bukti-bukti para anggota Komisi III yang bermasalah lanjut Ruhut. "Tapi bukti belum akan dikeluarkan. Saya belum mau nyanyi mengenai mereka, tapi lihat saja nanti. Saya punya bukti-buktinya," tegas Ruhut.
Lebih lanjut, Ruhut menyinggung pengiriman uang Rp5 miliar rupiah kepada sejumlah anggota Komisi III dalam kasus simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo. ”Mereka dikirim uang 5 miliar rupiah dalam kardus. Itu baru satu contoh saja,” ujarnya.
Dikatakan Ruhut, pengisian kursi ketua Komisi III DPR adalah wewenang Fraksi Partai Demorkat. Karena itu, terhadap fraksi-fraksi lain yang menugasi anggotanya untuk memimpin alat-alat kelengkapan kerja DPR, Ruhut tidak mengkritisinya.
“Saya mendapatkan mandat dari pimpinan saya. Surat pun ditandatangani oleh Ketua Harian PD dan Sekjen yang ditembuskan kepada ketua umum, pimpinan DPR dan ketua Fraksi Demokrat di DPR. Ini ranah keluarga besar kami dan yang lain tolong jangan ikut-ikutan. Kita tidak pernah protes ketika Mahfudz Siddiq ditunjuk jadi Ketua Komisi I oleh PKS,” imbuhnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, para pihak yang menolaknya untuk jadi Ketua Komisi III DPR adalah para anggota
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Reza Indagiri Adukan Fufufafa & Mobil Esemka ke Lapor Mas Wapres Gibran, Ini yang Terjadi
- Pertama di Indonesia, Asosiasi Mahasiswa China di President University Resmi Berdiri
- Tegas, Pertamina Hentikan Operasi SPBU Nakal di Yogyakarta
- BNPT Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- TNI Tegaskan tak Ada Ampun Bagi Prajurit Terlibat Judi Online