Rumah Aspirasi Masuk Laci
Ketua DPR : Usul Ada Sejak DPR Sebelumnya
Kamis, 12 Agustus 2010 – 04:04 WIB
JAKARTA - Harapan para anggota DPR untuk mempunyai rumah aspirasi sebagai tempat pertemuan dengan para konstituen semakin jauh dari realisasi. Proyek yang sudah disepakati di level BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR tersebut harus masuk laci lagi. Artinya, usul itu disimpan dulu sampai waktu yang tidak ditentukan.
"Kami cooling down dulu. Nanti jadi atau tidak, biar dibahas di badan musyawarah," kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/8). Realisasi rumah aspirasi senilai Rp 374 juta per anggota dewan itu tersendat setelah terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Banyak yang menilai penggunaan anggaran hingga Rp 209 miliar (untuk 560 anggota) untuk keperluan tersebut sangat menyedot uang negara.
Menurut Marzuki, gagasan itu sebetulnya bagus. Maksud DPR, rumah aspirasi dibangun berdasar kesamaan daerah pemilihan anggota dewan dari berbagai partai politik. Dengan konsep itu, anggota dewan dari berbagai partai bersama-sama menyerap aspirasi masyarakat, lalu membawanya ke Jakarta secara bersama-sama pula. "Namun, selalu dikatakan DPR merampok. Padahal, itu adalah kesepakatan DPR sebelumnya (periode 2004?2009, Red)," keluh dia.
Karena setiap usul DPR selalu diributkan, para anggota dewan tidak bisa memperjuangkan aspirasi konstituen. Akibatnya, sering anggota dewan dihujat karena tidak bisa memperjuangkan daerah. "Jadi, apanya yang dirampok" Sebab, tetap melalui mekanisme. Tapi, karena itu menjadi liar dan busuk, ya kami buang saja, tidak usah dipikirkan," ucap dia.
JAKARTA - Harapan para anggota DPR untuk mempunyai rumah aspirasi sebagai tempat pertemuan dengan para konstituen semakin jauh dari realisasi. Proyek
BERITA TERKAIT
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi