Rumah Aspirasi Sudah Dibahas dengan Menkeu
Selasa, 03 Agustus 2010 – 20:33 WIB
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang menjelaskan, anggaran rumah aspirasi yang rencananya akan dibangun di tiap Daerah Pemilihan (Dapil) sudah pernah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo.
Menurut legislator asal Partai Gerindara itu, sebelum dikoordinasikan ke menkeu, data-data usulan anggaran dari anggota dimasukkan dan BURT kemudian melakukan kompilasi dan dan menghitung anggaran di Badan Anggaran (Banggar). “Setelah itu BURT kemudian berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengajukan pagu anggaran DPR, dimasukkan di paripurna,” kata Pius Lustrilanang saat dihubungi, Selasa (4/8).
Dijelaskan Pius, anggaran sebesar Rp 200 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPR sudah pernah diparipurnakan. “Jadi anggaran ini sudah pernah diparipurnakan dan sudah ditetapkan menjadi keputusan DPR. Tanggalnya saya lupa tapi mungkin tiga minggu yang lalu,” ucapnya.
Dengan Rp 200 juta per tahun dihitung dengan jumlah anggota DPR 560 orang, sudah bisa dipastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan terkuras Rp 112 miliar pertahun. Dana itu diperuntukkan untuk menggaji staf dan operasional di daerah. Dijelaskan pula, rencana pembangunan rumah itu sebagai amanat Peraturan DPR. Kata dia, inti dari peraturan itu adalah anggota DPR dalam satu Dapil dapat membangun rumah aspirasi. (awa/jpnn)
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang menjelaskan, anggaran rumah aspirasi yang rencananya akan dibangun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ketua KPPS Coblos 18 Surat Suara Pram-Rano, PAN Yakin Pilkada Jakarta 2 Putaran
- Jubir PSI Sarankan PDIP Menerima Kekalahan dan Lakukan Introspeksi
- Apresiasi Perjuangan Arinal di Pilgub Lampung, Pengamat: Lawan Dominasi Elite Partai
- Pemuda Pancasila Jakarta Siap Memenangkan RIDO Jika Pilgub DKI 2 Putaran
- KPU DKI Beberkan Kronologi Tercoblosnya Surat Suara untuk Paslon 3 di Pinang Ranti
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Advokat Untuk Menangani Gugatan Pilkada 2024