Rumah dan Mobil Dinas Dilarang Mewah

Gamawan menjelaskan, penghematan belanja untuk pembangunan rumah dinas, mobil dinas, dan lainnya, agar porsi dana untuk belanja publik bisa lebih besar lagi di masa mendatang.  Bagi kepala daerah yang sudah telanjur menggunakan rumah dinas dan mobil dinas mewah, Gamawan tidak mempersoalakannya.

Hanya saja, bagi daerah yang sudah telanjur menganggarkan untuk biaya pembangunan rumah dinas dan pembelian mobil dinas yang kelasnya berlebihan, maka harus dibatalkan.

Mengenai kriteria mewah tidaknya fasilitas tersebut, Gamawan mengatakan, pihaknya akan segera membicarakannya dengan kementrian keuangan dan kementrian pekerjaan umum untuk menyusun regulasinya. "Nanti ada standarnya, dituangkan dalam bentuk perpres," cetusnya.

Mengenai model pengawasannya, Gamawan mengatakan, pihaknya akan mengawasi untuk tingkat provinsi. Sedang kabupaten/kota, gubernur yang mengawasi. "Nanti saya minta gubernur untuk evaluasi, apakah kantor bupati/walikota sudah sesuai standar atau belum," kata Gamawan.  (sam/jpnn)